Doli Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut hingga Hulu

Nasional

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta penyidikan kasus penyadapan terhadap pejabat negara dan tokoh, yang juga menyentuh lingkungan Presiden Prabowo Subianto, menelusuri pihak di balik operasi tersebut. Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada orang yang diduga menjalankan penyadapan.

Doli juga menolak anggapan bahwa mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo merupakan pengendali utama. Ia menilai penyidik perlu mengungkap motif, jaringan, serta pihak yang menggunakan hasil operasi. Pernyataan itu disampaikan saat perbincangan mengenai dugaan penyadapan berkembang menjadi perkara dugaan makar.

“Ini harus diusut tuntas dan dibongkar. Karena yang namanya kejahatan makar itu harus dicari tahu motifnya, untuk kepentingan apa dan untuk kepentingan siapa,” kata Doli kepada AFU.id.

Doli minta penyidikan tidak berhenti pada pelaku teknis

Doli memandang penyadapan tersebut sebagai perkara serius karena menyasar kalangan pejabat dan tokoh. Ia menghubungkan kasus itu dengan pernyataan Prabowo mengenai keberadaan kekuatan nonformal atau deep state. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian politik Doli, bukan kesimpulan penyidikan yang telah diumumkan sebagai fakta.

Dalam penjelasannya, Doli menyebut deep state sebagai kekuatan yang dapat bertahan melampaui pergantian pemerintahan dan bekerja di luar susunan resmi negara. Ia menduga ada pihak yang ingin mempertahankan pengaruh dan tidak menghendaki Prabowo memegang kendali pemerintahan secara penuh. Doli tidak menyebut nama atau kelompok tertentu yang dituduh berada di balik operasi itu.

Ia juga menilai Listyo tidak berada pada posisi yang cukup kuat untuk menjadi pengendali kekuasaan sebagaimana dibicarakan dalam kasus tersebut. Karena itu, menurut Doli, penyidik seharusnya mencari siapa yang memberi perintah, apa kepentingannya, dan siapa pengguna akhir informasi hasil penyadapan. Peran setiap pihak tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Doli mengaitkan perkara itu dengan pertanyaan lebih luas tentang kendali pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir. Ia berpendapat, penyadapan terhadap orang-orang di sekitar kekuasaan presiden dapat memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di luar kendali formal. Dugaan itu, kata dia, perlu diuji lewat pengungkapan perkara, bukan berhenti sebagai perdebatan politik.

Perkara naik ke penyidikan, Polri menempatkan Brigjen TK dalam patsus

Sejumlah laporan media memuat perkembangan penanganan kasus. detikNews memberitakan dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit dan pihak lain telah naik ke tahap penyidikan. Kompas.com melaporkan Polri menempatkan Brigjen TK dalam patsus terkait perkara penyadapan Prabowo. BBC News juga melaporkan adanya temuan polisi mengenai dugaan makar dalam kasus tersebut.

Perkembangan itu belum dengan sendirinya menjawab siapa yang merancang operasi atau apa tujuan akhirnya. AFU.id melaporkan Doli meminta pengusutan diarahkan hingga pihak yang berkepentingan, bukan hanya orang yang diduga menjalankan pekerjaan teknis. Ia mendorong pembentukan satuan tugas lintas elemen untuk membantu mengungkap perkara.

Menurut Doli, kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi kepolisian untuk menunjukkan keseriusan membenahi persoalan internal. Perhatian publik meningkat karena perkara turut menyeret nama mantan kepala Polri. Namun, ia menegaskan bahwa penyelidikan perlu menjangkau jaringan dan kepentingan yang lebih luas, tanpa menganggap dugaan terhadap siapa pun sebagai bukti kesalahan.

Konsolidasi kekuasaan tetap perlu pengawasan

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, yang juga dikenal sebagai Toto, menilai pemerintahan perlu memiliki arah kepemimpinan yang jelas. Ia memakai gambaran dua setir dalam satu mobil untuk menjelaskan keadaan ketika presiden tidak sepenuhnya menentukan arah kebijakan. Menurut Toto, konsolidasi kekuasaan dapat diperlukan, tetapi tidak semestinya menghilangkan pengawasan.

Orang yang mendampingi presiden, menurut Toto, perlu berani menyampaikan informasi dan kritik secara jujur, bukan sekadar hadir dalam kegiatan seremonial. Ia mengingatkan agar kepercayaan diri presiden yang meningkat tidak berubah menjadi kepemimpinan yang terlalu terpusat.

“Jangan sampai rasa percaya diri yang bertambah dari seorang Presiden itu menjerumuskan beliau kepada upaya one man show yang berlebihan,” kata Toto.

Toto juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang bagi oposisi, masyarakat sipil, dan media. Penguatan kendali pemerintahan, dalam pandangannya, harus berjalan bersama mekanisme saling mengawasi agar keputusan tetap dapat dikoreksi.

Untuk perkara penyadapan, perhatian berikutnya tertuju pada hasil penyidikan dan penjelasan resmi aparat mengenai pihak yang terlibat serta motifnya. Doli mendesak pemerintah membentuk satgas lintas elemen, sementara laporan media telah mencatat perkara bergerak ke tahap penyidikan dan adanya patsus terhadap Brigjen TK.