Kasus Penyadapan Prabowo, LPSK Telaah Perlindungan 6 Saksi

Nasional

Polri meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi enam saksi dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan itu belum diputuskan karena LPSK masih menelaahnya, sementara identitas para saksi belum dibuka kepada publik.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan lembaganya telah menerima pengajuan dari kepolisian. “Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Susilaningtias, Minggu (8/11/2026), seperti diberitakan detikNews.

Ia belum menyampaikan siapa saja yang dimohonkan perlindungan ataupun berapa lama pemeriksaan permohonan itu akan berlangsung. Dengan begitu, belum ada keterangan publik mengenai posisi atau keterlibatan keenam saksi dalam perkara tersebut.

Identitas saksi belum diumumkan

Permohonan perlindungan saksi diajukan oleh Polri, bukan oleh para tersangka. Dalam laporan Republika pada 5 November 2026, Susilaningtyas menyebut LPSK saat itu belum menerima permohonan perlindungan dari tersangka maupun ahli. Keterangan tersebut menggambarkan keadaan pada tanggal laporan itu, beberapa hari sebelum informasi mengenai enam saksi disampaikan.

LPSK akan mengkaji permohonan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur lembaga tersebut. Pengajuan perlindungan tidak otomatis berarti permintaan telah disetujui. Tahap yang sedang berjalan adalah penelaahan atas permohonan, sedangkan rincian mengenai bentuk perlindungan maupun hasil penilaian belum disampaikan.

Nama saksi yang dirahasiakan juga membuat publik belum dapat memastikan apakah mereka berasal dari lingkungan kepolisian atau pihak lain yang diperiksa penyidik. Republika sebelumnya melaporkan bahwa sepuluh pejabat tinggi di Polri telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan awal. Tidak ada keterangan yang memastikan apakah enam orang yang diajukan ke LPSK termasuk dalam kelompok sepuluh saksi itu.

Penyidikan mencakup sejumlah tokoh

Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Menurut keterangan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin yang dikutip Republika, penyidik menemukan dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap komunikasi sejumlah tokoh. Mereka mencakup pejabat negara, pimpinan partai politik, pengusaha, pekerja media, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

Republika melaporkan dugaan aktivitas itu berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Dalam penanganan perkara, penyidik juga memeriksa tiga ahli. Barang yang disebut telah disita meliputi 11 telepon genggam, satu tablet komunikasi, dan empat flashdisk.

Data tersebut memberi gambaran tentang luasnya materi yang diperiksa, tetapi belum menjelaskan secara rinci cara penyadapan dilakukan ataupun komunikasi apa yang menjadi sasaran. Informasi mengenai enam saksi yang dimintakan perlindungan pun belum tersedia, sehingga kaitan mereka dengan barang bukti atau rangkaian pemeriksaan belum dapat dipastikan.

Perlindungan saksi menjadi salah satu bagian dari proses hukum ketika penyidik meminta LPSK menilai kebutuhan dan kelayakan perlindungan. Dalam perkara ini, keputusan LPSK masih ditunggu. Lembaga itu belum menyampaikan batas waktu penelaahan maupun langkah yang akan diberikan kepada para saksi apabila permohonan diterima.

Laporan menyebut jumlah tersangka berbeda

Informasi mengenai jumlah tersangka dalam perkara ini berbeda menurut waktu dan laporan media. Republika pada 5 November menyebut tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Mabes Polri. Laporan itu juga menyebut seorang pejabat tinggi berinisial SU masih menjalani pemeriksaan intensif.

Adapun detikNews, dalam pemberitaan mengenai pengajuan perlindungan enam saksi, menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. VIVA.co.id juga memuat daftar empat nama tersebut.

Perbedaan jumlah itu perlu dibaca sesuai waktu dan rincian yang disampaikan masing-masing laporan. Republika menyebut seorang pejabat berinisial SU masih diperiksa, sedangkan detikNews memasukkan Slamet Uliandi dalam daftar tersangka. Bahan pemberitaan yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh perubahan status tersebut.

Untuk saat ini, perkembangan yang telah dikonfirmasi LPSK adalah penerimaan permohonan bagi enam saksi dan proses telaah yang masih berjalan. Identitas mereka, keputusan perlindungan, serta perkembangan lanjutan penyidikan belum diumumkan.