Penataan Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dirancang melampaui pembersihan kawasan setelah penggerebekan narkoba. Pemerintah dan sejumlah instansi akan mendata warga, kondisi hunian, serta mata pencarian mereka agar upaya mengakhiri peredaran narkoba tidak memutus penghasilan masyarakat.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan pemberantasan narkoba perlu berjalan bersama pembenahan lingkungan dan penanganan persoalan sosial. Menurut dia, tanpa solusi bagi kebutuhan warga, kawasan itu berisiko kembali digunakan untuk kegiatan peredaran narkotika.
DetikNews melaporkan, langkah tersebut dibahas oleh Polda Metro Jaya, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Kota Jakarta Utara. Kampung Bahari selama ini berulang kali menjadi sasaran penggerebekan. Letaknya berdekatan dengan jalur kereta Priok-Jakarta Kota.
Pembersihan dimulai dari bangunan kosong
Rencana penataan membedakan bangunan yang sudah tidak dihuni dan rumah yang masih ditempati. Area kosong akan diprioritaskan untuk dibersihkan, sedangkan bangunan berpenghuni perlu didata lebih dulu sebelum pemerintah menentukan penanganan. Pendekatan ini dimaksudkan agar penertiban tidak dilakukan tanpa mengetahui kondisi keluarga yang terdampak.
PT KAI merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu, 4 November 2026. Executive Vice President Daop 1 Jakarta Januri menyatakan pekerjaan di sekitar rel harus memperhitungkan keselamatan perjalanan kereta dan keadaan warga di lokasi.
Penataan lingkungan juga berhubungan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Sebagian warga menggantungkan pendapatan dari memilah dan mengelola sampah. Kapolda meminta agar pekerjaan mereka masuk dalam pendataan, sehingga perubahan kawasan tidak serta-merta menghilangkan sumber nafkah tanpa alternatif.
Pemerintah dan KAI membicarakan kemungkinan menyediakan pilihan hunian bagi warga yang terdampak. Pembahasannya masih berupa rencana dan, menurut Januri, perlu dilakukan melalui dialog dengan masyarakat serta pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan.
Bantuan perumahan dan pendampingan ekonomi
Kementerian PKP mencatat 46 penerima bantuan perumahan di Kampung Bahari yang tersebar di beberapa rukun warga. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan pendataan ulang akan dilakukan untuk memeriksa kemungkinan menambah penerima, mengikuti ketersediaan alokasi program.
Jumlah tersebut menjadi salah satu pijakan awal untuk melihat kebutuhan hunian di kawasan itu, tetapi belum berarti seluruh warga terdampak telah memperoleh bantuan. Pemerintah masih perlu mencocokkan data rumah dan kondisi masyarakat dengan program yang tersedia.
Aspek penghasilan juga dibahas dalam rencana penataan. Pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR disebut sebagai pilihan yang dapat dikaji. Tujuannya, warga yang bekerja di bidang tersebut tetap memiliki peluang mencari nafkah ketika lingkungan dibenahi.
Perbaikan fisik saja dinilai belum cukup untuk mencegah kegiatan narkoba muncul kembali. Pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat juga diperlukan, dengan keterlibatan aparat, pemerintah daerah, dan warga. Bentuk serta pelaksanaan dukungan ekonomi itu belum dirinci dalam informasi yang disampaikan.
Pemprov DKI minta penindakan berlanjut
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jakarta Utara menindaklanjuti penataan tersebut. Pada Selasa, 4 November, jajaran Forkopimda Jakut turun ke lapangan bersama Polda Metro Jaya dan TNI.
Pramono juga mendukung pemberantasan narkoba oleh kepolisian dan meminta penindakan dilakukan secara konsisten. Pemprov DKI, kata dia, akan mendukung upaya tersebut. Arahan ini menempatkan penataan Kampung Bahari sebagai pekerjaan lintas instansi, bukan semata operasi penegakan hukum.
Sejumlah tahap berikutnya masih menunggu pendataan dan koordinasi. KAI menyiapkan pembersihan dengan memperhatikan jalur kereta, sementara pemerintah perlu menilai kondisi hunian serta kebutuhan warga. Ukuran keberhasilannya bukan hanya kawasan yang lebih tertata, tetapi juga kemampuan mencegah peredaran narkoba tanpa mengabaikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sana.
