Sejumlah partai di DPR mulai menyiapkan sikap atas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Gerindra akan membahas isu itu dalam rapat fraksi setelah masa reses, sementara PDIP, PKS, PKB, Demokrat, dan Golkar menyatakan akan menempuh pengkajian atau langkah politik masing-masing.
Perhatian parlemen tertuju pada putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara yang diajukan Subhan, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA bernomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan. Putusan itu memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap persyaratan pencalonan Gibran.
Namun, belum ada kesepakatan di antara partai tentang tindak lanjutnya. Sikap resmi fraksi-fraksi dan kemungkinan penggunaan kewenangan DPR masih harus menunggu pembahasan politik serta kajian atas putusan.
Gerindra menunggu pembukaan masa sidang
Ketua Majelis Kehormatan sekaligus Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, mengatakan fraksi partainya akan merumuskan posisi setelah masa reses berakhir. Rapat itu direncanakan berlangsung pada hari pertama masa sidang, 10 November 2026.
“Masih masa reses, di awal masa sidang besok, ya, biasanya ada rapat fraksi, di situ kami anggota akan mendapat arahan dan sekaligus merumuskan sikap Fraksi Partai Gerindra di DPR RI,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut laporan AFU.id, sebelumnya juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Pemilihan Umum memberi penjelasan terbuka mengenai administrasi pencalonan pada masa lalu. Agenda rapat fraksi kali ini menandai bahwa partai tersebut akan membahas sikap politiknya, bukan hanya meminta keterangan administratif.
Meski demikian, anggota Komisi II DPR dari Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan bahwa pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ia juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat memberhentikan wakil presiden secara sepihak. Pernyataan itu menegaskan bahwa polemik dokumen pendidikan dan proses pemberhentian merupakan persoalan yang berbeda, dengan prosedur konstitusional tersendiri.
Partai-partai menimbang jalur di DPR
PDIP menyebut perkara tersebut menyentuh syarat konstitusional pencalonan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya membuka komunikasi dengan fraksi lain. Salah satu opsi yang dijajaki ialah hak angket, selain instrumen pengawasan DPR lainnya. Pernyataan itu belum berarti hak angket telah diajukan atau disepakati lintas fraksi.
PKS juga menyatakan memiliki pandangan yang sejalan dengan pihak-pihak di parlemen yang ingin menindaklanjuti persoalan melalui jalur konstitusional. Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan partainya akan mengkaji dampak hukum putusan MA sebelum menentukan sikap.
Dari Demokrat, Wakil Sekretaris Jenderal Jansen Sitindaon menyampaikan penilaian bahwa gugurnya legalitas surat keterangan itu membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pandangan tersebut merupakan sikap politik yang disampaikan partai, bukan keputusan baru dari lembaga negara.
Golkar belum menyatakan langkah lanjutan. Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya terkejut dengan putusan MA dan akan membaca serta mendalami naskah putusan secara utuh terlebih dahulu. Perbedaan tahap respons ini membuat pembahasan di DPR masih terbuka: sebagian partai telah mengemukakan opsi, sedangkan yang lain menunggu telaah hukum.
Putusan MA belum otomatis menentukan langkah politik
Isi putusan yang menjadi perhatian adalah status surat keterangan, bukan keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden. Karena itu, pandangan Azis mengenai prosedur konstitusional menjadi bagian penting dalam perdebatan. Partai-partai masih perlu menjelaskan bagaimana mereka menafsirkan hubungan antara putusan tata usaha negara tersebut dan syarat pencalonan.
Di luar polemik ijazah, laporan AFU.id turut menyebut dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang dikaitkan dengan sejumlah jenderal polisi. Isu itu muncul dalam rangkaian dinamika politik yang sama, tetapi bahan pemberitaan tersebut tidak merinci bukti, proses hukum, ataupun hubungan langsungnya dengan pembahasan dokumen Gibran di DPR. Dengan demikian, dugaan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai penjelas yang telah terbukti atas perubahan sikap partai.
Perkembangan yang paling dekat adalah rapat fraksi Gerindra pada pembukaan masa sidang 10 November 2026. Seusai pembahasan itu, sikap resmi partai dan kemungkinan koordinasi antarfraksi akan menjadi petunjuk apakah wacana pengawasan parlemen bergerak ke tahap berikutnya.

