Yusril Belum Tahu Gibran Jadi Target Penyadapan

Nasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra belum dapat memastikan apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk sasaran dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Informasi yang ia terima sejauh ini menyebut nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, dan politisi diduga disadap.

Yusril menyampaikan hal itu kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 November 2026. Ia mengatakan belum mengetahui secara lengkap siapa saja yang terdampak, termasuk apakah nomor Gibran masuk dalam daftar tersebut. Nama para menteri yang disebut menjadi target juga belum ia ketahui.

“Saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” kata Yusril, seperti diberitakan CNBC Indonesia dan Warta Ekonomi.

Ketidakpastian tersebut muncul ketika penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Bareskrim menyebut dugaan target mencakup sejumlah pejabat serta tokoh di luar pemerintahan. Namun, keterangan yang disampaikan ke publik belum memastikan apakah wakil presiden termasuk di dalamnya.

Presiden disebut sudah menerima laporan

Menurut Yusril, Presiden Prabowo telah memperoleh laporan mengenai perkara itu dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Yusril tidak menguraikan isi laporan maupun langkah yang telah diambil setelah laporan diterima.

Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat bukan perkara kecil. Persoalannya, kata dia, bukan hanya siapa yang menjadi target, tetapi juga tujuan tindakan tersebut. Sampai keterangan itu disampaikan, Yusril mengaku belum mengetahui alasan penyadapan yang diduga dilakukan.

“Bayangkan seorang presiden disadap, bayangkan para menteri disadap,” ujar Yusril. Ia menyebut dugaan itu sebagai persoalan serius bagi negara, terutama karena informasi yang tersedia belum menjelaskan seluruh sasaran maupun motifnya.

Pernyataan Yusril tidak menjawab apakah Gibran aman dari penyadapan. Ia hanya membatasi keterangannya pada informasi yang telah diterimanya. Dengan demikian, belum adanya nama wakil presiden dalam penjelasan yang disampaikan kepada media tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian bahwa nomor teleponnya tidak menjadi sasaran.

Bareskrim mengumumkan tiga tersangka

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa malam. CNBC Indonesia melaporkan inisial mereka sebagai LSP, ASN, dan EH. Warta Ekonomi mengidentifikasi LSP sebagai Listyo Sigit Prabowo.

Asep menyatakan para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha. Seorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi, menurut keterangan yang dikutip CNBC Indonesia.

Ruang lingkup dugaan sasaran itu cukup luas, tetapi daftar tersebut belum menyebut nama setiap orang yang nomor teleponnya diduga dimasukkan ke sistem. Keterangan Bareskrim juga belum menjelaskan apakah Gibran termasuk dalam kelompok pejabat negara yang dimaksud. Karena itu, pertanyaan tentang keterlibatan nomor wakil presiden masih terbuka.

Warta Ekonomi, dalam laporan lain, menyebut nomor-nomor pribadi sejumlah tokoh diduga dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) Polri. Laporan itu menyebut dugaan kegiatan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan penyidik menduga jejak log dihapus pada Oktober 2026. Informasi tersebut merupakan dugaan dalam proses penyidikan, bukan kesimpulan pengadilan.

Identitas target dan motif belum terang

Perbedaan antara dugaan sasaran yang diumumkan secara umum dan nama-nama yang belum dibuka membuat cakupan perkara belum sepenuhnya terang. Yusril sendiri belum dapat menyebut menteri yang diduga terdampak. Ia juga tidak mengonfirmasi informasi mengenai Gibran, meskipun Presiden disebut telah menerima laporan dari Kapolri.

Kasus ini kini mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik. Penetapan tersangka menandai proses hukum yang berjalan, tetapi belum menetapkan kesalahan para pihak. Rincian mengenai peran tiap tersangka, cara penyadapan dilakukan, dan pihak yang benar-benar menjadi sasaran masih perlu dijelaskan oleh penyidik.

Untuk saat ini, keterangan resmi Bareskrim baru memuat kategori pihak yang diduga ditargetkan, sementara Yusril menyatakan belum memiliki informasi mengenai posisi Gibran. Kepastian soal daftar sasaran dan perkembangan penyidikan berikutnya masih menunggu penjelasan aparat.