Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menjanjikan pengamanan dan pendampingan bagi kegiatan usaha di wilayahnya. Langkah itu, menurut Roy, mencakup penindakan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat hingga koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dalam urusan pertanahan.
Komitmen tersebut disampaikan Roy dalam Forum Investasi Jawa Tengah di Nusantara Ballroom, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026). Ia mengatakan, kepolisian akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung kelancaran investasi, serta melibatkan jajaran kepolisian di daerah dalam pengamanan proyek.
Forum itu merupakan bagian dari rangkaian detikJateng-Jogja Awards 2026. Dalam kesempatan tersebut, Roy menegaskan bahwa upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat juga berkaitan dengan iklim usaha dan kepercayaan investor.
Polisi akan dampingi kegiatan usaha di Jawa Tengah
Roy menyatakan Polda Jawa Tengah akan menindak tegas kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Ia menilai, keamanan menjadi salah satu hal yang perlu dijaga agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.
“Kami dari pihak kepolisian, Polda Jawa Tengah dengan kebijakan yang saya lakukan kepada Jawa Tengah adalah bagaimana saya akan menindak tegas terkait dengan semua kejahatan yang meresahkan masyarakat,” kata Roy.
Pengawalan kegiatan usaha juga dirancang melalui kerja sama lintas instansi. Roy menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu pihak yang akan diajak berkoordinasi, terutama terkait urusan lahan pada tahap awal pengembangan usaha.
Menurut dia, pendampingan akan diberikan untuk setiap kegiatan usaha. Kepolisian di tingkat polres nantinya turut dilibatkan untuk mendampingi proyek-proyek yang membutuhkan pengamanan di wilayah masing-masing.
“Kami berusaha untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN pada awalnya. Oleh karena itu nanti kita lakukan akan pendampingan setiap satu kegiatan,” ujar Roy.
Roy tidak merinci bentuk maupun mekanisme pendampingan tersebut. Namun, ia menyatakan jajaran kepolisian di tingkat polres akan mengambil peran dalam pekerjaan yang berkaitan dengan proyek dunia usaha.
Peredaran narkoba di lingkungan kerja jadi perhatian
Di luar pengamanan proyek, Roy menyoroti potensi kejahatan yang dapat muncul di lingkungan kerja. Salah satu yang disebutnya menjadi perhatian Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto adalah peredaran narkoba di kawasan tempat para pekerja beraktivitas.
“Bapak Kapolri concern sekarang beberapa kejahatan yang tentunya ini kita harus antisipasi. Salah satunya peredaran narkoba yang ada di lingkungan pekerja dan ini bisa terjadi di beberapa lingkungan usaha,” tutur Roy.
Pernyataan itu menempatkan keamanan lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya menjaga kegiatan usaha. Roy menyampaikan bahwa potensi gangguan perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat maupun menghambat aktivitas di kawasan usaha.
Kepolisian, kata dia, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendampingan. Dengan keterlibatan polres di daerah, pengamanan diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan proyek dan kondisi wilayah tempat kegiatan usaha berlangsung.
Roy berharap langkah tersebut dapat membuat investor dalam negeri maupun luar negeri lebih yakin untuk menanamkan modal di Jawa Tengah. Ia menyebut investasi yang masuk diharapkan mendukung kepentingan dan perkembangan daerah.
Realisasi investasi Jateng mencapai Rp 88,50 triliun
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi di provinsi itu mencapai Rp 88,50 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 28 persen dibandingkan realisasi pada 2024 dan tercatat menyerap sekitar 326 ribu tenaga kerja.
Capaian tersebut menjadi latar penting bagi upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menarik penanaman modal. Forum Investasi Jawa Tengah mengangkat tema mengenai sinergi pemerintah, investor, dan kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Forum tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua 2 Tim Pelaksana Dewan KEK Ir. Budi Santoso, Dipl, HE, yang mewakili Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut tercatat sebagai pembicara dalam kegiatan itu.
Janji pengamanan dan pendampingan kini menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai salah satu pekerjaan penting dalam menarik investasi. Konsistensi pelaksanaan di lapangan, termasuk dalam pengamanan proyek dan pencegahan kejahatan di lingkungan kerja, akan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap Jawa Tengah.
