KPK menjadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika pada Jumat (30/10). Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan direncanakan berlangsung di Mapolres Bogor, Cibinong. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, pemanggilan Ade merupakan penjadwalan ulang setelah ia tidak dapat memenuhi jadwal sebelumnya. Jawa Pos melaporkan, Ade semula direncanakan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (27/10).
Jadwal itu menempatkan sejumlah pejabat dan pegawai Pemkab Bogor dalam rangkaian pemeriksaan yang sama. Namun, KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai keterangan yang akan diminta dari masing-masing saksi maupun keterkaitan mereka dengan perkara.
Lima saksi dijadwalkan diperiksa di Cibinong
Selain Ade dan Ajat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Arif Rahman, yang disebut sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Bogor sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) pada 2022-2025. Saksi lainnya ialah Sesilia Windy Gloriana, staf Bappenda yang juga disebut sebagai bendahara pengeluaran, serta Gilang Windu, ajudan atau ADC Bupati Bogor.
Kelima nama tersebut dijadwalkan diperiksa di Polres Bogor. Budi menjelaskan, lokasi itu dipilih untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, termasuk apabila penyidik memerlukan data atau informasi yang harus dipenuhi saksi. CNN Indonesia dan Jawa Pos sama-sama melaporkan keterangan tersebut.
Pemindahan tempat pemeriksaan tidak mengubah status pihak-pihak yang dipanggil. Dalam informasi yang disampaikan KPK, mereka diperiksa sebagai saksi. Belum ada pengumuman bahwa salah satu dari lima orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk Ade, pemeriksaan pada 30 Oktober merupakan jadwal baru. KPK sebelumnya merencanakan pemeriksaan di Jakarta, tetapi saksi tersebut tidak hadir pada pekan sebelumnya. Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan di Bogor bersama empat saksi lain.
Bupati Bogor telah lebih dulu dimintai keterangan
Sehari sebelum jadwal pemeriksaan lima saksi itu, KPK memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto di Polres Bogor, Kamis (29/10). Pemeriksaan Rudy menjadi bagian dari penyidikan perkara yang sama. Jawa Pos juga menyebut penyidik meminta keterangan sejumlah saksi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, meski tidak merinci seluruh nama mereka.
Dengan pemeriksaan terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan pejabat terkait, penyidikan mencakup sejumlah posisi di lingkungan pemerintah kabupaten. Meski demikian, pemanggilan saksi tidak dengan sendirinya menjelaskan peran seseorang dalam dugaan tindak pidana. KPK belum menguraikan secara terbuka konstruksi perkara maupun hubungan setiap saksi dengan dugaan pemotongan tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Upah pungut merujuk pada insentif yang terkait dengan kegiatan pemungutan pendapatan daerah. Penyidikan KPK juga menelusuri dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang sumbernya diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor, sebagaimana diberitakan Jawa Pos.
KPK belum menetapkan tersangka
KPK sebelumnya menyatakan penyidikan perkara di Kabupaten Bogor menggunakan surat perintah penyidikan umum. Dalam penjelasan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada 22 Agustus, lembaga itu belum menetapkan tersangka. Saat itu, KPK juga belum memaparkan identitas pihak yang diduga terlibat ataupun rincian konstruksi perkara.
Status tersebut memberi konteks pada pemeriksaan para pejabat dan staf Pemkab Bogor: penyidik masih mengumpulkan keterangan dalam proses penyidikan. KPK belum menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Ade, Ajat, Arif, Sesilia, atau Gilang telah menghasilkan penetapan tersangka. Dugaan korupsi yang menjadi pokok perkara juga tetap merupakan dugaan, bukan kesimpulan hukum.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya turut menyoroti pemeriksaan Bupati Bogor. Kompas.com, menurut ringkasan beritanya, melaporkan Rudy memastikan pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu. Namun, bahan yang disampaikan tidak memuat rincian langkah yang ia ambil maupun penjelasan lebih lanjut mengenai layanan pemerintah daerah.
Sesudah pemeriksaan di Polres Bogor, perkembangan yang ditunggu ialah hasil pendalaman penyidik atas keterangan para saksi dan data yang diminta. KPK belum mengumumkan kapan konstruksi perkara akan dipaparkan atau apakah penyidikan akan berujung pada penetapan tersangka.
