Arab Saudi mengeksekusi seorang pria dan seorang perempuan warga Bangladesh di Makkah pada 14 Oktober 2026 setelah keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindakan asusila di sebuah masjid. Pemerintah Bangladesh mengatakan tidak menerima pemberitahuan resmi sebelum hukuman itu dilaksanakan dan kini meminta penjelasan serta rincian perkara kepada Riyadh.
Kementerian Dalam Negeri Saudi mengumumkan eksekusi tersebut beberapa hari setelah pelaksanaannya. Dalam pernyataan yang dikutip BBC dan Middle East Eye, kementerian menyebut hukuman dijatuhkan karena beratnya pelanggaran dan tindakan itu dinilai melanggar kesucian masjid.
Namun, otoritas Saudi tidak merinci tindakan yang dimaksud dengan istilah asusila tersebut. Identitas kedua warga Bangladesh juga tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi peristiwa yang menjadi dasar perkara.
Dhaka meminta rincian perkara dan putusan
Bangladesh menyatakan baru mengetahui eksekusi itu melalui pengumuman pemerintah Saudi. Dhaka kemudian menghubungi Riyadh untuk meminta informasi lebih lengkap mengenai kasus yang berujung pada hukuman mati terhadap dua warganya.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Humaiun Kobir menyampaikan kekecewaan atas minimnya komunikasi resmi. Pemerintah Bangladesh juga berupaya memperoleh salinan lengkap putusan pengadilan agar dapat memahami dasar hukum dan proses yang mengantarkan kedua orang tersebut pada hukuman mati.
Permintaan itu menjadi penting bagi Dhaka untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang terjadi dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sejauh ini, rincian dakwaan dan pertimbangan pengadilan belum dipaparkan secara terbuka dalam keterangan yang dikutip sumber berita.
Hukuman dijatuhkan berdasarkan ketentuan tazir
Kementerian Dalam Negeri Saudi menyebut hukuman terhadap keduanya dijatuhkan berdasarkan ketentuan tazir. Dalam hukum Islam, tazir merujuk pada jenis hukuman yang penentuannya diserahkan kepada kebijakan hakim, berbeda dari hukuman yang besarannya telah ditetapkan secara khusus.
Menurut pernyataan kementerian, hakim menilai pelanggaran itu berat dan mempertimbangkan kesucian masjid. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak menguraikan tindakan yang dilakukan, bukti yang diajukan, maupun alasan rinci yang mendasari vonis. Kekosongan informasi inilah yang membuat pemerintah Bangladesh meminta dokumen perkara secara utuh.
Informasi yang tersedia juga tidak menjelaskan apakah otoritas Bangladesh sebelumnya pernah menerima pemberitahuan mengenai proses hukum atau status kedua warganya. Yang disampaikan Dhaka adalah tidak adanya pemberitahuan resmi tentang pelaksanaan eksekusi sebelum hukuman itu dijalankan.
Nasib pekerja migran ikut menjadi perhatian
Kasus tersebut memicu kekhawatiran publik di Bangladesh, terutama karena kedua negara memiliki hubungan erat yang ditopang ikatan keagamaan dan ekonomi. Lebih dari tiga juta warga Bangladesh tinggal dan bekerja di Arab Saudi. Sebagian besar bekerja di sektor berupah rendah.
Jumlah itu membuat komunikasi antara pemerintah kedua negara menjadi perhatian penting ketika warga Bangladesh menghadapi proses hukum di Saudi. Dalam perkara ini, Dhaka menyoroti tidak adanya pemberitahuan sebelum eksekusi dan berusaha mendapatkan salinan putusan. Pemerintah Bangladesh belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai tindak lanjut setelah permintaan informasi tersebut.
Untuk saat ini, perkara itu masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka, terutama mengenai bentuk tindakan yang dituduhkan dan pertimbangan pengadilan. Penjelasan resmi Riyadh serta dokumen putusan yang diminta Dhaka akan menentukan sejauh mana publik dapat memahami proses hukum di balik eksekusi tersebut.
Permintaan klarifikasi itu juga berlangsung di tengah hubungan bilateral yang selama ini ditopang kerja sama ekonomi dan keberadaan jutaan pekerja Bangladesh di Saudi. Kejelasan informasi mengenai perkara ini menjadi penting, bukan hanya bagi keluarga dan masyarakat Bangladesh, melainkan juga bagi upaya kedua pemerintah menjaga komunikasi ketika warganya berhadapan dengan proses hukum di luar negeri.
