Protes pendidikan di Prancis meluas setelah para siswa menyoroti bangunan sekolah yang rusak, kelas yang sesak, dan jam pelajaran yang hilang akibat guru tidak hadir. Aksi yang berlangsung hampir dua pekan itu menjadi sorotan karena terjadi di salah satu negara terkaya di Eropa, yang mengalokasikan 6,7 persen produk domestik bruto untuk pendidikan.
Di Lycée Paul Éluard, Saint-Denis, kawasan pinggiran Paris yang menjadi salah satu pusat gerakan, siswa mengeluhkan fasilitas sekolah yang kian memprihatinkan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi seperti sarang tikus di toilet, atap bocor, dan pemanas yang rusak.
Keluhan serupa muncul di Pantin, wilayah yang bertetangga dengan Saint-Denis. Siswa di sana mengatakan jendela kelas tidak dapat dibuka, bahkan saat suhu musim panas mencapai 40 derajat Celsius. Rekaman tersebut menjadi simbol ketidakpuasan yang menyebar ke berbagai wilayah.
Anggaran besar, perbaikan sekolah berjalan lambat
Besarnya belanja pendidikan belum otomatis membuat lingkungan belajar lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah pembagian tanggung jawab yang rumit antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat membayar gaji guru dan menetapkan kurikulum nasional. Sementara itu, pemeliharaan bangunan dibebankan kepada pemerintah daerah: komune mengurus sekolah dasar, département menangani collège atau setara SMP, sedangkan région bertanggung jawab atas lycée atau setara SMA.
Kapasitas keuangan tiap wilayah tidak sama. Pemerintah daerah juga harus merencanakan sendiri proyek renovasi, sehingga perbaikan dapat berlangsung lambat. Pada saat yang sama, lebih dari dua pertiga anggaran publik terserap untuk belanja pegawai dan pembayaran pensiun. Ruang untuk investasi pun terbatas.
Usia bangunan menjadi tantangan besar. Lebih dari 80 persen gedung sekolah dasar di Prancis berusia di atas 50 tahun, sementara diperkirakan 10 hingga 20 persen bangunan sekolah membutuhkan renovasi besar.
Upaya pembenahan sebenarnya telah berjalan. Wilayah Île-de-France, yang mencakup Paris dan sekitarnya, mengesahkan program renovasi dan pembangunan sekolah senilai 6,6 miliar euro untuk periode 2017-2027. Pemerintah regional menyebut dua pertiga siswa SMA kini belajar di gedung baru atau yang telah direnovasi.
Keluhan siswa tak berhenti pada kondisi gedung
Perbaikan fisik belum menjawab semua persoalan. Sekolah yang telah direnovasi pun dinilai belum cukup terlindungi dari gelombang panas musim panas. Di sisi lain, sejumlah gedung yang baru dibangun atau direnovasi beberapa tahun lalu ikut rusak dalam kerusuhan belakangan ini.
Para siswa juga memprotes kelas yang terlalu padat dan banyaknya jam pelajaran yang terlewat ketika guru tidak hadir. Masalah kekurangan guru pengganti menjadi salah satu tuntutan utama mereka bersama perbaikan fasilitas dan peningkatan investasi pendidikan.
Ketimpangan pendanaan terlihat antara jenjang pendidikan. Siswa SMA menerima alokasi yang relatif besar, tetapi menurut perhitungan OECD, pengeluaran per siswa sekolah dasar di Prancis masih di bawah rata-rata negara industri. Para peneliti pendidikan menilai masa sekolah dasar merupakan periode penting untuk membangun fondasi keberhasilan belajar.
Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah berupaya mengurangi kepadatan kelas di tahun-tahun awal sekolah dasar, khususnya di wilayah miskin. Sejak 2017, jumlah murid per kelas di jenjang tersebut dipangkas hingga separuhnya, dengan pembukaan sekitar 16.000 posisi guru baru.
Janji guru pengganti dan tantangan reformasi
Setelah protes berlanjut, pemerintah berjanji menyediakan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek. Menteri Pendidikan Édouard Geffray juga mengatakan perangkat lunak akan digunakan untuk mengidentifikasi sekolah yang berada dalam situasi paling bermasalah. Pengumuman itu menjadi respons konkret pertama pemerintah terhadap tuntutan siswa yang telah turun ke jalan hampir dua pekan.
Tekanan terhadap sistem pendidikan juga tercermin dalam hasil terbaru Programme for International Student Assessment (PISA), yang disebut dirilis pada September 2026. Lebih dari sepertiga pelajar berusia 15 tahun gagal mencapai tingkat kompetensi dasar matematika.
Reformasi pendidikan menengah atas Macron turut menuai kritik. Jalur peminatan yang digunakan sebelumnya diganti dengan mata pelajaran pilihan yang lebih fleksibel, dengan tujuan memberi siswa kebebasan lebih besar. Namun, banyaknya kombinasi mata pelajaran menyulitkan penyusunan jadwal; siswa mengeluhkan jam kosong yang bertambah dan hari sekolah yang lebih panjang.
Persoalan fasilitas juga menjangkau perguruan tinggi. Seorang dosen di universitas Paris menggambarkan kelas berisi 50 mahasiswa, dengan sebagian mahasiswa harus meminjam kursi dari ruangan lain atau duduk di lantai. Menurut dosen tersebut, pihak administrasi belum mengambil langkah berarti.
Besarnya anggaran, dengan demikian, belum cukup untuk menghapus ketimpangan fasilitas dan persoalan operasional di sekolah. Janji penambahan guru pengganti dan pemetaan sekolah bermasalah akan menjadi ujian awal bagi pemerintah; tuntutan siswa berikutnya adalah melihat apakah kebijakan itu berujung pada perubahan nyata di ruang kelas.
