Pemerintah Singapura menyiapkan tekanan hukum dan ekonomi terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan penyebab kabut asap lintas negara. Pemeriksaan tak hanya menyasar perusahaan perkebunan, tetapi juga kemungkinan dampak terhadap pendanaan, insentif pemerintah, dan pengawasan perbankan.
Menteri Senior Singapura K. Shanmugam menyatakan pemerintah akan menggunakan jalur yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti terlibat. Ia juga memperingatkan perusahaan agar tidak menganggap perkara selesai ketika kabut asap sudah menghilang. Pernyataan itu disampaikan pada 19 Oktober 2026, seperti diberitakan Warta Ekonomi dengan mengutip The Straits Times.
Pemberitahuan hukum NEA menyasar sepuluh perusahaan
National Environment Agency (NEA) sebelumnya telah mengirim pemberitahuan hukum kepada tujuh perusahaan yang dikaitkan dengan kabut asap. Mereka adalah Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Alam Anugerah, Sebangun Bumi Andalas (SBA) Wood Industries, Hutan Lestari Raya, dan Bangkanesia. Perusahaan-perusahaan tersebut mengelola perkebunan kayu untuk industri pulp.
Pada 19 Oktober, NEA mengumumkan pemberitahuan serupa kepada tiga perusahaan lain: Buana Megatama Jaya, Mananjung Hayak, dan Baratama Putra Perkasa. Dengan tambahan tersebut, jumlah perusahaan yang disebut dalam pemberitahuan menjadi sepuluh. Buana Megatama Jaya juga tercatat sebagai pemasok Asia Pulp and Paper (APP).
Empat dari perusahaan yang lebih dahulu menerima pemberitahuan memiliki hubungan yang dikaitkan dengan Singapura. Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Wood Industries merupakan pemasok APP, yang menjalankan kegiatan bisnis di negara itu. Ketiga perusahaan tersebut pernah mendapat pemberitahuan dari NEA pada krisis asap 2015; perkara itu masih belum ditutup.
Perusahaan keempat, Paramitra Mulia Langgeng, merupakan anak usaha Sungai Budi Group. Konglomerasi itu dipimpin Oey Widarto, yang berstatus penduduk tetap Singapura. Wakil ketuanya, Santoso Winata, juga memiliki status yang sama. Shanmugam mengatakan hubungan APP dengan pemasok yang menerima pemberitahuan akan ditelusuri lebih jauh.
Bursa dan bank ikut masuk dalam pemeriksaan
Upaya Singapura tidak berhenti pada perusahaan yang menerima pemberitahuan NEA. Singapore Exchange (SGX) telah meminta tujuh perusahaan terbuka memberikan keterangan tentang kegiatan operasional mereka dan kemungkinan keterkaitannya dengan kabut asap. Nama yang disebut adalah Golden Agri Resources, Bumitama Agri, First Resources, Wilmar, Kencana Agri, Indofood Agri, dan TSH Resources.
First Resources sebelumnya menyampaikan bahwa sebagian kebakaran bermula di luar konsesinya, lalu menjalar ke wilayah yang dikelola perusahaan. Dalam keterangan pada 16 Oktober, perusahaan itu juga menyatakan ada kebakaran yang membesar dengan cepat sehingga sulit dikendalikan, meski pemadaman telah dilakukan.
Menurut Shanmugam, keterangan perusahaan belum cukup untuk menghentikan pemeriksaan. Pemerintah Singapura akan mengumpulkan informasi lengkap, menilai bukti secara adil, lalu menentukan tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, permintaan klarifikasi dari bursa bukan penetapan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terbukti bertanggung jawab.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga akan memakai kewenangan pengawasannya untuk memastikan bank mengelola risiko lingkungan dan hukum dengan memadai. Pemerintah akan menilai pula apakah perusahaan yang diduga terkait masih patut memperoleh hibah atau insentif. Menurut Shanmugam, pemberian fasilitas itu terkait dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab bisnis.
Singapura menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia
Shanmugam menepis anggapan bahwa tindakan terhadap perusahaan harus berujung pada ketegangan diplomatik. Ia menyebut Singapura dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama dalam menangani kabut asap serta meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Singapura, menurut Shanmugam, mengharapkan kerja sama penuh dari Indonesia dan telah menawarkan bantuan untuk pemadaman jika dibutuhkan. Perdana Menteri Lawrence Wong sebelumnya juga menyatakan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran akan dimintai pertanggungjawaban.
Untuk saat ini, proses yang disebutkan mencakup penelusuran hubungan pemasok, klarifikasi perusahaan di bursa, serta pengawasan risiko oleh MAS. Pemerintah Singapura menyatakan akan melanjutkan penanganan perkara setelah kabut asap mereda, sementara hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi tindakan berikutnya.
